Metro TV Masuk Nominasi 3 Kategori Anugerah LSF 2018

Jakarta: Metro TV masuk nominasi dari tiga kategori anugerah Lembaga Sensor Film (LSF) 2018. Ketiga kategori tersebut yakni Televisi Peduli Sensor Mandiri, Televisi Peduli Pendidikan, dan Televisi Peduli Budaya. 

Sayangnya, Metro TV gagal mendapatkan satu pun penghargaan tersebut. Berdasarkan hasil penilaian tim LSF, kategori Televisi Peduli Sensor Mandiri didapatkan oleh ANTV. 

Kemudian, Kategori Televisi Peduli Pendidikan diraih oleh Trans TV. Selanjutnya, kategori Televisi Peduli Budaya diberikan kepada Indosiar.

Anugerah LSF tahun ini merupakan yang kedu kalinya. Tema yang diusung adalah Sensor Mandiri, Wujud Kepribadian Bangsa diangkat karena sesuai dengan program literasi media Lembaga Sensor Film (LSF) periode 2015-2019. 

Adapun film yang masuk penilaian diambil dari jadwal penayangan 1 September 2017 sampai 21 Agustus 2018. Pihak LSF memiliki indikator penilaian sendiri untuk memberikan penghargaan.

Baca: Tahun Kedua, Anugerah Lembaga Sensor Film Disiarkan di Televisi

Berbeda dari tahun pertama, kali ini terdapat penambahan penghargaan yang diberikan dengan total 12 kategori yaitu Film Televisi, Sinetron Serial Laga, Romansa, dan Religi. Film Bioskop klasifikasi semua umur, usia 13+, usia 17+, usia 21+. Televisi peduli sensor mandiri yaitu peduli budaya, peduli pendidikan dan bioskop peduli sensor mandiri.

Terkait ajang tersebut, Ketua LSF Ahmad Yani Basuki mengatakan, Anugerah LSF penting diadakan. Hal tersebut lantaran masih banyaknya tantangan terkait sensor film Indonesia.

“Anugerah LSF itu gagasan yang berangkat bahwa dengan tantangan yang ada tidak hanya mengejar di balik meja saja karena di tengah-tengah publik itu banyak juga film-film yang tidak melalui proses sensor,” ujar Yani kepada Medcom.id, Jumat, 19 Oktober 2018.

(DMR)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

KPK Endus Bukti di Rumah Bos Lippo Group

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah CEO Lippo Group James Riady. Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan lembaga antirasuah menduga sejumlah bukti suap disimpan di kediaman bos Lippo Group tersebut. Oleh karenanya langsung menyerbu rumah James guna membuktikan dugaan tersebut.

“Sesuai KUHP, lokasi-lokasi yang digeledah karena KPK menduga ada bukti yang terdapat di sana,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Terhitung sejak kemarin hingga pagi tadi tim penyidik telah menggeledah 12 lokasi secara paralel. Di antaranya rumah dan kantor Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY), rumah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Kantor PT Lippo Karawaci Tbk di Menara Matahari, Tangerang, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Teranyar rumah CEO Lippo Group James Riady dan Apartemen Trivium Terrace.

Dari penggeledahan itu penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan yang berkaitan dengan proyek Meikarta. Termasuk uang dalam bentuk rupiah dan yuan lebih dari Rp100 juta.

Namun Febri tidak menjelaskan detail dokumen dan bukti lainnya didapat dari lokasi yang mana. “KPK juga menyita dokumen perencanaan proyek Meikarta,” ujar dia.

Febri mengatakan penggeledahan berjalan dengan baik. Ia bilang tidak ada perlawanan dari pihak manapun yang mencoba menghalangi proses penggeledahan.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Bersama Neneng dan Billy, penyidik juga ikut menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka di antaranya dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Kemudian Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN). Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Dalam kasus ini Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait proyek Meikarta. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektar dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

(SCI)

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Jokowi: Calon Pemimpin Harus Suguhkan Adu Visi Misi

Jakarta: Calon pemimpin di tingkat bupati, gubernur, hingga presiden diminta untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mereka harus menampilkan adu visi, misi, gagasan, juga program.

“Mestinya kontestasi politik itu dilihat, adu program, adu ide, adu gagasan, adu prestasi, adu rekam jejak,” kata Presiden Jokowi saat memberi sambutan dalam pembagian sertifikat tanah di Marunda, Jakarta Utara, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dia meminta masyarakat cerdas dalam menyikapi pemilu. Dia tak ingin masyarakat terpengaruh kabar bohong sehingga timbul perpecahan menjelang pesta demokrasi. Jokowi ingin kerukunan, persatuan, dan persaudaraan antarmasyarakat terjaga.

“Marilah kita jaga ukhuwah islamiyah kita, kita jaga ukhuwah wathaniyah kita, karena kita ini sebangsa setanah air. Jangan lupakan ini,” ucap dia.

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Memiliki sekitar 263 juta penduduk, punya lebih dari 17 ribu pulau, serta 514 kabupaten kota di 34 provinsi.

Indonesia, terang dia, juga memiliki berbagai macam suku, agama, serta budaya. Dia ingin masyarakat menjaga dengan baik anugerah itu.

“Saya titip marilah kita jaga bersama-sama, kita jaga, kita rawat persatuan kita, kita rawat persaudaraan kita, kita rawat kerukunan kita. Saya titip ini,” pungkas dia.

(HUS)

Kantor Bupati Bekasi Ikut Digeledah

Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Kali ini, lokasi yang digeledah ialah kantor Neneng Hasanah Yason (NHY).

“Malam ini, tim sedang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Sebelum kantor bupati, tim lebih dulu menggeledah tiga lokasi terpisah. Tiga lokasi yang digeledah itu antara lain Rumah Dinas Bupati Bekasi serta kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Kemudian, kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten. Dengan demikian, hari ini ada empat lokasi yang digeledah penyidik.

“Dari penggeledahan di DPMPTSP sejauh ini disita sejumlah dokumen terkait perizinan Meikarta,” pungkasnya.

Baca juga: KPK Geledah Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Bersama Neneng dan Billy, penyidik juga ikut menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka di antaranya, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Baca juga: KPK Sarankan Proyek Meikarta Dihentikan

Dalam kasus ini, Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

Atas perbuatannya, Billy, Taryadi, Fitra, dan Hendry selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan, Neneng Hasanah, Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf s atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

(HUS)

TKN-KIK Berkomitmen Melawan Kampanye Negatif

Direktur Tim Komunikasi TKN-KIK Dwi Badarmanto. Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.

Jakarta: Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) berkomitmen melawan kampanye negatif melalui media sosial. Direktur Tim Komunikasi TKN-KIK Dwi Badarmanto menyebut pihaknya akan mengategorikan informasi sebelum menanggapinya.

“TKN akan memprioritaskan info, apakah berita yang diambil dari sumber enggak jelas, perlu direspons atau tidak,” kata Badarmanto di kawasan Cikini, Selasa, 16 Oktober 2018.

Menurutnya, tak ada yang bisa membendung penyebaran informasi negatif di media sosial, termasuk yang menyerang paslon nomor urut 01. Untuk itu, TKN-KIK akan memilah isu negatif sehingga bisa segera diluruskan. 

“Kalau enggak jelas sumbernya, ngapain kita respons,” imbuhnya.

Ia menyebut, ada jebakan-jebakan tersendiri di tiap info negatif. Salah memilih dalam merespons, maka isu tersebut akan berkembang. Apalagi ketika informasi tersebut diberitakan media.

Terkait hal ini, Badarmanto juga meminta media cerdas dalam mengolah isu. Karena, hal ini bisa berdampak terhadap opini publik.

“Kuncinya di media, kalau memang itu dianggap sesuatu yang enggak bener, cepat konfirmasi,” kata Badarmanto.

Terakhir, ia juga menegaskan TKN-KIK tak akan segan menindak informasi negatif. TKN-KIK telah menyiapkan tim advokasi untuk menindak penyebar informasi negatif dan hoaks.

Mantan Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Udara itu menegaskan, tujuan dari perlawanan info negatif adalah melindungi masyarakat. Jangan sampai mereka terjebak di hal yang negatif.

“Begitu sudah tahu negatif ya kita stop. Masyarakat jangan digiring ke sesuatu yang negatif ” tandasnya.

(DRI)

Gundar dan UNS Lanjutkan Kerja Sama Peningkatan Kualitas

Solo:  Universitas Gunadarma Jakarta menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk peningkatan kualitas kampus swasta yang memiliki 41.000 mahasiswa tersebut.

“Kali ini kami melanjutkan nota kesepahaman yang sudah ada sejak lima tahun lalu. Melalui perpanjangan nota kesepahaman ini diharapkan semakin banyak bidang yang bisa dikerjasamakan,” kata Rektor Universitas Gunadarma, Margianti di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Rektorat UNS, Solo, Selasa, 16 Oktober 2018.

Ia mengatakan, sudah banyak kemajuan yang dicapai Universitas Gunadarma selama lima tahun kerja sama dengan UNS.  Salah satunya penambahan jumlah program studi, dari 30 menjadi 40 prodi.

“Beberapa prodi baru di antaranya, Kedokteran, Farmasi, Desain Interior, dan Ekonomi Syariah,” sebut Margianti.

Ia mengatakan, selama berjalannya kerja sama, banyak hal yang dipelajari dari UNS, khususnya dari sisi kualitas pendidikan.  Adapun, dari sekitar 2.000 dosen yang dimiliki universitas tersebut, baru 1.427 yang sudah memiliki nomor induk dosen nasional (NIDN).

Baca: Mahasiswa UNS Ciptakan Beton Berkualitas Tinggi

Pada kesempatan yang sama, Rektor UNS Ravik Karsidi mengatakan kerja sama tersebut untuk menerapkan Tridarma Perguruan Tinggi UNS, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

“Sepanjang lima tahun ini sudah ada beberapa dosen Universitas Gunadarma yang melanjutkan pendidikan S3 ke UNS. Harapannya ke depan ini makin meningkat,” ujar Ravik.

Ia mengatakan kerja sama tersebut juga sesuai dengan misi UNS sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).  “Menjadi sangat penting kerja sama ini sebagai best practises, untuk mengelola UNS semacam perusahaan swasta,” tutup Ravik.

(CEU)

Penembak Gedung DPR Diproses Hukum

Suasana tak jauh dari ruangan anggota DPR yang ditembak. Foto: Medcom.id/Whisnu

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soestyo meminta penembak ruang kerja anggota di lantai 16 dan 13 di Gedung DPR diproses hukum. Pelaku diduga berinisial I, anggota Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) yang sedang berlatih. 

“Peluru nyasar itu sudah ditemukan dan pistolnya ada juga, dan kami sepenuhnya serahkan kepada pihak berwajib untuk memproses secara hukum,” kata Bamsoet dalam Konferensi Pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Oktober 2018. 

Bamsoet juga meminta pengamanan ruang kerja anggota dewan ditingkatkan. Pasalnya, insiden peluru nyasar ini sudah tiga kali terjadi di DPR.

“Saya ingin meminta badan rumah tangga, untuk melakukan kajian kalau dibutuhkan secara mendesak apakah kaca itu dilapisi dengan kaca film yang bisa menahan peluru,” tukasnya. 

Baca: Tembakan di DPR Dipastikan Peluru Nyasar

Ketua Perbakin DKI Jakarta Irjen Setyo Wasisto menyerahkan proses hukum terhadap I kepada Polda Metro Jaya. Dia belum bisa memastikan apakah Perbakin akan menjatuhkan sanksi atau tidak.

“Kalau organisasi itu nanti kami akan sampaikan ke rekan-rekan Perbakin Banten,” tandas dia.

Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta mengamakan senjata yang diduga digunaan I. Polisi juga sudah mengaman I untuk dimintai keterangan lebih lanjut. 

“Kami koordinasikan dengan Perbakin dan bersangkutan sedang kami bawa untuk dimintai keterangan,” tuturnya. 

(AZF)

KPU Turun ke Kampus Cegah Apatisme

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) turun ke kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk menggelar acara KPU Goes to Campus.  Dalam kegiatan ini mahasiswa dilibatkan untuk menjadi agen sosialisasi informasi Pemilihan Umum (Pemilu), sekaligus tindakan dini mencegah terjadinya apatisme di kalangan pemilih pemula.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, acara KPU Goes to Campus ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa, cara menggunakan hak pilihnya. Selain itu, mahasiswa diajarkan tentang pendidikan pemilih dan pentingnya Pemilu.

“Kampus dipilih, karena kami berharap mahasiswa mampu menjadi agen yang meneruskan informasi sosialisasi tentang Pemilu,” kata Arief di Malang, Senin, 15 Oktober 2018.

Sosialisasi semacam ini dinilai penting, karena KPU sendiri menargetkan partisipasi Pemilu secara umum pada 2019 mendatang mencapai 77,5 persen. Selain itu juga menjadi salah satu antisipasi terjadinya apatisme.

“Kalau tahun ini kita gagal, maka dampaknya mereka bukan hanya sekadar tidak mau menggunakan hak pilih.  Tapi bisa memberi efek kepada orang-orang di sekitarnya, untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sehingga partisipasi akan sangat drastis menurun,” ungkap Arief.

Baca: KPAI: Pandangan Politik Jangan Dibawa ke Kelas

Arief berharap, usai kegiatan ini mahasiswa pulang dan memperbincangkan dengan teman-temannya tentang apa yang didapat dari acara tersebut.  Bahkan, mahasiswa juga bisa mengunggah kegiatan KPU Goes to Campus ini di media sosialnya masing-masing.

“Kalau kita bisa menginformasikan ini dengan baik dan mahasiswa mau aktif menjadi agen sosialisasi Pemilu, maka lima tahun lagi Pemilu kita agak ringan.   Ke depan akan diisi oleh orang-orang yang sudah paham,” ungkapnya.

Pria asal Surabaya, Jawa Timur ini menambahkan, KPU memang sengaja menyasar sosialisasi kepada pemilih pemula. Sebab jumlah, pemilih pemula di daftar pemilih tetap (DPT) cukup signifikan.

“Kalau pemilih orang yang 17 tahun saja sekitar 6 sampai 7 juta orang ya. Tapi kalau semua termasuk pemilih pemula itu sekitar 40 jutaan orang, termasuk orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Maka menyasar mereka itu cukup signifikan, pengaruhnya cukup penting untuk jangka panjang,” tutupnya.

(CEU)

Masinton Bela Jenderal Tito

Jakarta: Munculnya isu gratifikasi terhadap Jenderal Tito Karnavian disebut politis. Anggota Komisi III Masinton Pasaribu menilai isu itu tak lepas dari skenario mendorong percepatan suksesi kepemimpinan di tubuh Polri.

“Target utamanya adalah mengganti Jenderal Tito Karnavian sebagai kapolri,” kata Masinton, melalui keterangan tertulis, Minggu, 14 Oktober 2018.

Menurutnya, celah pembusukan yang bisa dilakukan adalah dengan memainkan isu korupsi. Isu ini dianggap seksi untuk dilempar ke publik. Sebaliknya, politisi PDI Perjuangan itu justru melihat kinerja Tito kinclong dan diakui dunia internasional.

“Saya membacanya sebagai permainan kolaborasi segitiga. Saling tiktok melempar isu. Kolaborasi ini melibatkan pressure group, oknum sempalan di KPK, dan oknum jenderal di Polri yang ngebet jadi kapolri,” ujarnya.

Masinton menjabarkan kelompok penekan itu memainkan publikasi isu melalui situs Indonesialeaks. Material isu utamanya disuplai dari oknum sempalan penyidik KPK dengan kasus gratifikasi impor daging yang melibatkan Basuki Hariman, pemilik CV Sumber Laut Perkasa. Basuki adalah tersangka KPK dalam kasus suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. 

“Oknum jenderal yang baru dilantik sebagai pejabat bintang tiga di Polri ini kasak-kusuk membangun lobi vertikal. Sembari membangun pencitraan sebagai jenderal yang bersih dan berintegritas,” kata Masinton.

Mantan aktivis ini menekankan pimpinan KPK bahkan sudah berkali-kali menjelaskan mengenai ketidakakuratan informasi soal penerima aliran dana kasus suap impor daging itu. “Bahkan, di Pengadilan Tipikor Basuki Hariman membantah adanya catatan suap ke pejabat Polri,” katanya.

Agar tak berlarut, Ia meminta Polri menyelidiki siapa penyebar isu ini. “Karena jika dibiarkan akan banyak pihak yang secara sepihak melakukan pembunuhan karakter,” kata dia.

Baca: Jangan Adu KPK dan Polri

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto meminta semua pihak menahan diri di tahun politik. Terlebih, soal dugaan perusakan dokumen catatan keuangan impor daging CV Sumber Laut Perkasa (SLP) milik Basuki Hariman tidak terbukti.

“Setelah dicek pun tidak terbukti kalau si Ronaldy dan si Harun itu melakukan perobekan. Di CCTV ada, tapi tidak terbukti melakukan perobekan itu ya,” ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018.

Baca: Indonesialeaks Tegaskan Temuan Aliran Uang ke Tito bukan Hoaks

Sementara itu, perwakilan dari Indonesialeaks memastikan temuan dugaan aliran uang ke Tito Karnavian bukan berita bohong alias hoaks. Ini berdasar pada buku merah, rekaman kamera pengawas (CCTV), serta kepergian dua penyidik KPK sebelum habis masa tugas.  

“Kalau buku merah itu tidak ada, temuan Indonesialeaks layak disebut hoaks. Kalau tudingan (hoaks) itu benar, kita akan mengakui seperti Ratna Sarumpaet,” kata salah satu inisiator Indonesialeks yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, di Sekretariat AJI Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Oktober 2018.

Abdul menegaskan temuan Indonesialeaks berdasarkan fakta yang disusun sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik. Indonesialeaks juga siap bila hasil invetigasi tersebut didiskusikan secara ilmiah.

(UWA)

GP Ansor Gelar Apel Kirab Satu Negeri 2018

Jakarta: Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar apel Kirab Satu Negeri (KSN) 2018 bertajuk ‘Banser dan Doa untuk Bangsa dan Pahlawan’. Apel diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.

Dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, apel dihadiri anggota Ansor serta Banser se-DKI Jakarta, pejabat TNI-Polri dan masyarakat dari lintas agama.

“Kami memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Kirab Satu Negeri GP Ansor. Melalui Kirab Satu Negeri masyarakat diingatkan untuk mencintai negeri ini,” kata Saefullah dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Oktober 2018.

Apel juga diisi dengan penyerahan Pataka Bendera Merah Putih Kirab Satu Negeri dari tiga zona, yakni Sabang, Miangas, dan Rote ke pengurus wilayah GP Ansor DKI Jakarta. Setelah apel, dilakukan doa dan upacara tabur bunga para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata. 

Agenda KSN 2018 merupakan bagian dari rangkaian panjang agenda kirab di 34 provinsi di Indonesia. Puncaknya, akan dilaksanakan di Yogyakarta pada 24 Oktober 2018 dan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta Abdul Aziz menjelaskan, mengusung tagline #KitaIniSama Bela Agama, Bangsa, dan Negeri, GP Ansor berkomitmen menyuarakan kesamaan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu memberikan semangat untuk membela agama, bangsa, dan negeri.

“Dengan diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan ini kita sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta berjuang dari segala pengganggu NKRI,” ujar Azis. 

Dia melanjutkan, kegiatan KSN merupakan komitmen GP Ansor terhadap kesetiaan menjaga NKRI, Pancasila sebagai dasar negara dan sumpah sebagai anak bangsa tentang bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. 

Aziz menambahkan, melihat perkembangan saat ini, di mana ada sekelompok kecil yang mengganggu konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. KSN ini, lanjut Azis, bagi telah menemukan urgensinya.

“Untuk itu, GP Ansor berkewajiban mengingatkan,” pungkas Azis.

(LDS)

Prestasi Indonesia Meningkat di Asian Para Games 2018

Ilustrasi. Penutupan Asian Para Games 2018. MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Indonesia mengukir sejarah dari segi prestasi di ajang Asian Para Games (APG) 2018. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut prestasi kontingen Indonesia di Asian Para Games kali ini meningkat dari dua penyelenggaraan sebelumnya. 

“Kami mohon maaf karena target yang Presiden (Joko Widodo) berikan kepada kontingen Indonesia ternyata meleset, meleset ke atas. Indonesia pada peringkat kelima melebihi prestasi pada dua Asian Para Games sebelumnya,” kata Kalla saat menutup Asian Para Games 2018 di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Penyelenggaraan Asian Para Games 2018, kata Kalla, juga menjadi pekan bersejarah bagi Indonesia. Selain memperoleh peningkatan prestasi, Indonesia juga dinilai berhasil sebagai penyelenggara pesta olahraga se-Asia yang diikuti 2.762 atlet dari 43 negara peserta tersebut. 

Menurut Kalla, keikutsertaan ribuan atlet penyandang disabilitas ini menjadi bukti bahwa kekurangan fisik bukan menjadi penghalang untuk berprestasi. Keberhasilan para atlet meraih medali di Asian Para Games 2018 juga menjadi momen kejayaan terbaik sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap para penyandang disabilitas.

“Selama seminggu penuh kita telah diberikan insipirasi, semangat para atlet serta upaya hebat mereka untuk mendobrak batas diri dan keluar sebagai pemenang,” ucap Kalla.

Baca: Kalla: Atlet Asian Para Games Pemenang Kemanusiaan

Asian Para Games 2018 diikuti sebanyak 2.762 atlet dari 43 negara peserta yang mengikuti 512 nomor pertandingan dari 18 cabang olahraga. Jumlah itu di luar 16 nomor pertandingan non-medali pada cabang para-atletik dan para renang. 

Hasil akhirnya, Indonesia berada di peringkat kelima dengan total perolehan 135 medali, yakni 37 emas, 47 perak da 51 perunggu. (Antara)

(AGA)

Kalla: Atlet Asian Para Games Pemenang Kemanusiaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menutup Asian Para Games 2018.

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi para atlet Asian Para Games 2018 (APG) sebagai pemenang kemanusiaan. Mereka berhasil mengikuti ajang kompetisi olahraga internasional dengan keterbatasan fisik. 

“Anda semua adalah pemenang, bukan saja di arena kompetisi tetapi pemenang bagi kemanusiaan. Terima kasih karena telah memberikan kami sebuah kompetisi yang menyenangkan,” kata Wapres Jusuf Kalla saat menutup Asian Para Games di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Kalla mengatakan, kerja keras dan pencapaian prestasi yang telah dilakukan atlet difabel telah menunjukkan kepada dunia bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berprestasi. Keberhasilan para atlet meraih medali di Asian Para Games 2018 menjadi momen kejayaan terbaik, sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap para penyandang disabilitas.

Bagi Kalla, para atlet disabilitas ini telah menunjukkan kalau mereka lebih kuat, lebih baik, dan lebih mampu daripada yang dipikirkan semula. Kondisi berkebutuhan khusus tak mengurangi semangat berkompetisi. 

“Memang anda berkebutuhan khusus, memang anda ada kekurangan, tapi tidak kekurangan semangat, tidak kekurangan prestasi dan tidak kekurangan kejayaan,” ucapnya.

Asian Para Games 2018 diikuti sebanyak 2.762 atlet dari 43 negara peserta yang mengikuti 512 nomor pertandingan dari 18 cabang olahraga, selain 16 nomor pertandingan non-medali pada cabang para-atletik dan para-renang. Indonesia berada di peringkat kelima dengan total perolehan 135 medali, yakni 37 emas, 47 perak dan 51 perunggu. (Antara)

(AGA)

Kopi Solidaritas Tuai Apresiasi Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo meminum kopi yang disediakan booth BRIKOPI pada Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali (Foto:Dok.Bank BRI)

Nusa Dua: Di sela kesibukan menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 hari kelima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja menyempatkan meminum kopi yang disediakan booth BRIKOPI di BNDCC, Nusa Dua, Bali.

Presiden Jokowi tampak menikmati sajian kopi bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Menperin Airlangga Hartarto.

 
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menikmati kopi dari booth BRIKOPI (Foto:Dok.Bank BRI)

Presiden Jokowi juga meluangkan waktu berkunjung ke booth BRIKOPI ditemani Direktur Utama Bank BRI Suprajarto. Dia memuji rasa kopi racikan barista Muhammad Aga dan Rendy Anugrah Mahesa. “Kopinya enak,” ujar Presiden.


(Foto:Dok.Bank BRI)

Kopi tersebut merupakan kopi solidaritas, yang diinisasi oleh Bank Indonesia bersama Bank BRI. Kopi diberikan gratis sebanyak 12 ribu cup selama ajang IMF-WB 2018 berlangsung. Setiap satu cup kopi yang dikonsumsi, akan dikonversi Bank BRI senilai Rp100 ribu untuk diberikan kepada korban gempa di Lombok dan Sulteng.


(Foto:Dok.Bank BRI)

Hingga hari kelima, tercatat tak kurang dari 8.700 cup sudah dikonsumsi para delegasi. “Antusiasme para delegasi sangat tinggi, karena mereka bisa mendapatkan kopi gratis sekaligus menyumbang. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian dunia internasional terhadap saudara kita yang tertimpa musibah di Lombok dan Sulteng,” ujar Direktur Utama Bank BRI Suprajarto.

(ROS)

Cicilan Hunian DP Rp0 Hingga 20 Tahun

Hunian DP Rp0 Klapa Village. Foto: Medcom.id/Fachri.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan cicilan bagi warga yang ingin membeli hunian DP Rp0 Solusi Rumah Warga (Samawa). Tenor cicilan maksimal 20 tahun.
 
“Pemda DKI mencoba memfasilitasi untuk pembiayaan uang muka, maksimal adalah 20 persen dari harga rumah. Bisa diangsur maksimal 20 tahun, selama masa tenornya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat, 12 Oktober 2018.
 
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta mengusulkan dana talangan sekitar Rp5,8 triliun. Namun, angka tersebut belum dibahas dengan DPRD DKI.
 
Untuk projek pertama, Pemprov DKI Jakarta menunjuk PD Sarana Jaya untuk membangun hunian ini. Ada dua tipe hunian, tipe 21 seharga Rp210 juta dan tipe 36 seharga Rp320 juta.
 
“Untuk tipe 36 kurang lebih sekitar Rp320 juta itu belum termasuk PPN. Kalau tipe 21 tidak (ada PPN)” ujarnya.

Baca: Hanya 1 Tower untuk Hunian DP Rp0

Angsuran masing-masing tipe tergantung pada lama tenor. Bila masyarakat mengambil tenor maksimal, maka angsuran sekitar Rp2,1 juta sampai Rp2,6 juta.
 
Hunian DP Rp0 Samawa akan dibangun di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hunian tersebut akan dibangun sebanyak empat tower, namun hanya satu tower yang diperuntukkan DP Rp0.
 
“Untuk Sarana Jaya ini 780 unit dulu. Ini sekitar 4 tower, di mana 360 unit tipe 36, sisanya tipe 21. Nantinya ke depannya akan membangun lagi sekitar 900 unit,” tutur dia.
 
Masyarakat baru bisa memesan pada awal November 2018. Hunian ini ditargetkan rampung pada Juli 2019.

(FZN)

Generasi Milenial Indonesia Lebih Optimistis Ketimbang Singapura

Ribuan pencari kerja mengisi data saat mendatangi pameran Indonesia Career Expo 2018, MI/Ramdani

Jakarta:  Berdasarkan hasil survei perusahaan konsultan manajemen multinasional McKinsey mengungkapkan, bahwa anak muda Indonesia optimistis menghadapi era revolusi industri 4.0.  Sebaliknya, tren pesimistis justru ditunjukkan oleh anak muda Singapura dalam menghadapi era disrupsi teknologi tersebut.

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Ananto Kusuma Seta mengatakan, dalam survei tersebut terungkap, 54% anak Indonesia optimistis bahwa revolusi industri 4.0 akan meningkatkan jumlah pekerjaan.  “Survei dilakukan terhadap negara-negara di kawasan Asia,” kata Ananto di sela-sela Seminar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018. 

Dalam survei tersebut, pertanyaan yang diajukan sederhana.  Yakni apakah 4.0 dapat menurunkan jumlah pekerjaan, dan apakah tidak berpengaruh terhadap jumlah pekerjaan?

Baca: Banyak Negara Gagal Terapkan Literasi Digital

Ananto mengatakan, jawaban anak muda Singapura menunjukkan pesimistis terhadap kehadiran era 4.0.  Hanya 31% yang menjawab 4.0 akan meningkatkan jumlah pekerjaan.

“Mereka pesimistis, karena Singapura banyak industri jasa, di mana sekarang diautomasikan sehingga banyak diganti mesin,” ungkap Ananto.

Sementara anak muda Indonesia justru optimistis, bahwa era revolusi industri 4.0 justru akan menciptakan peluang kerja baru.  “Oleh karena itu, anak muda kita ini aset luar biasa,” terangnya.

Untuk itu. kata Ananto, dunia pendidikan harus memanfaatkan momentum anak muda sebagai aset luar biasa ini. “Salah satunya dengan mengintegrasikan literasi digital ke dalam broad based education.  Intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler,” sebut Ananto.

(CEU)

Banyak Negara Gagal Terapkan Literasi Digital

Jakarta:  Penguasaan generasi muda terhadap literasi digital adalah sebuah keniscayaan.  Namun upaya menerapkan literasi digital bisa gagal total, jika salah memaknainya. 

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta mengatakan, setiap anak harus menguasai literasi digital.  Salah satunya karena mereka hidup di dunia digital.  

Untuk itu, penguatan akan literasi digital juga mutlak dilakukan, tidak hanya terhadap para siswa, namun juga guru.  Guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mengingat peserta didiknya adalah generasi asli penghuni era digital.  

Di mana digitalisasi bagaikan oksigen bagi anak-anak zaman now.  “Harus menguasai literasi digital, sebab guru itulah yang harus mendidikkan literasi digital kepada siswanya,” kata Ananto, di sela-sela Seminar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018.

Untuk itu, setiap tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah harus memahami apa makna literasi digital yang sebenarnya.  Ananto mengatakan, banyak negara gagal menerapkan literasi digital kepada generasi mudanya, salah satunya karena keliru memberi makna hal tersebut.

“California, Meksiko keduanya gagal total literasi digitalnya,” kata Ananto.

Baca: UB Kembangkan Pendeteksi Bencana Berbasis Android

Kebanyakan pihak memaknai literasi digital hanya sebatas mata pelajaran komputer.  Atau lebih buruk lagi, literasi digital dimaknai dengan berlomba-lomba melakukan pengadaan komputer.

One children one tablet atau notebook, bukan, bukan itu,” tegas Ananto.

Ananto menegaskan, revolusi industri 4.0 dan literasi digital lebih menekankan kepada budaya berteknologi. “Soft skills, emotional intelligence, social intelligence, empathy, critical thinking, dan kolaborasi, itu yang mendasari ke depan,” terangnya.

Sebab bagaimanapun juga, revolusi industri 4.0 sebentar lagi akan berganti.  Zaman akan selalu berubah. “Yang tidak berubah itu values, jadi itulah yang harus ditanamkan pada anak-anak kita.  Jangan sampai menghasilkan lulusan yang nanti akan bertanding dengan robot. Harus jadi lulusan yang human,” tegas Ananto.
(CEU)

Kesaksian Eni Pintu Masuk Jerat Sofyan Basir

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kesaksiaan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih (EMS) menjadi pintu masuk penyidik menjerat Dirut PLN Sofyan Basir. Seluruh pengakuan Eni bakal jadi bukti kuat adanya dugaan keterlibatan Sofyan di kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.

“Hasil persidangan tentu menjadi masukan bagi kita untuk mengembangkannya lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018.

Saut menyatakan, Sofyan saat ini masih berstatus saksi. Namun, status saksi dapat berubah jika dalam pengembangan penyidik menemukan dua alat bukti cukup untuk menaikkan status bos PLN tersebut.

“Seperti apa nanti kita mendalami hasil yang muncul di persidangan, nanti kita pelajari, nanti kita kembangkan,” pungkasnya.

Siang tadi Eni dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam sidang, Eni mengungkap detail peran Sofyan di kasus suap proyek PLTU Riau-I.

Sofyan disebut sebagai pihak yang menawarkan proyek ini kepada Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Sofyan juga disebut memiliki peran sakral dalam meloloskan Blackgold sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I.

Baca: Dirut PLN Disebut Dapat Jatah dari PLTU Riau-1

Bahkan, menurut pengakuan Eni, Sofyan sempat dijanjikan menerima fee paling banyak. Namun, akhirnya fee untuk Sofyan sama dengan yang diterima Eni dan mantan menteri sosial Idrus Marham.

KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Ketiga tersangka itu yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni bersama dengan Idrus diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjosecara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo sebagai penggarap proyek PLTU Riau-I.

Baca: Sofyan Basir dan Kotjo Bicarakan Fee Empat Mata

Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018‎. Idrus juga dijanjikan mendapatkan jatah yang sama jika berhasil meloloskan perusahaan Kotjo.

(DMR)